Sikap & Respons MUI Tentang Syiah

Para ulama adalah pewaris para nabi sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, “inna al-‘ulama waratsatul ‘anbiya” (HR Abu Daud), dan para nabi itu adalah, “(yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan tidak merasa takut kepada siapa pun selain kepada Allah, Dan, cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.” (al-Ahzab : 39)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendikiawan Muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh Muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. MUI juga telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Berikut ini adalah kesimpulan dari pandangan dan sikap para ulama Indonesia yang terwadahi dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak terbentuknya tahun 1975 hingga saat ini terkait tentang paham Syi’ah Imamiyah.

1)	MUI sangat peka terhadap penyimpangan agama dan akan segera menghadapinya dengan serius dan sungguh-sungguh : “Penetapan fatwa (MUI, pen) bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.” (Himpunan Fatwa MUI : 5) ; “Setiap usaha pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil-dalil adalah merusak kemurnian dan kemantapan hidup beragama. Oleh karena itu, MUI bertekad menanganinya secara serius dan terus-menerus.” (Fatwa MUI, 1 Juni 1980, dalam HF MUI : 42).
2)	Fatwa MUI berdasarkan dalil-dalil yang jelas untuk mendapatkan kebenaran dan kemurnian agama. “Fatwa MUI berdasarkan pada Al-Qur’an, Sunnah, (Hadits), Ijma, dan Qiyas, serta dalil lain yang dianggap muktabar.” (HF MUI : 5), dan “MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqih) dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.” (HF MUI : 7).
3)	Penggunaan dalil-dalil yang membawa kepada kebenaran dan kemurnian (agama, pen) ialah apabila didasarkan atas pemahaman dan pengamalan Ahlus Sunnah wal Jama’ah dalam pengertian yang luas. Penggunaan dan pemahaman dalil yang tidak sesuai Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah penyimpangan. “Dimungkinkannya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam harus tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas (bila hudud wa bila dhawabith). Perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di dalam majal al-ikhtilaf (wilayah perbedaan), sedangkan perbedaan yang berada di luar majal al-ikhtilaf, tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai penyimpangan, seperti munculnya perbedaan terhadap masalah-masalah yang sudah jelas pasti (ma’lum min al-din bi al-dharurah). Majal al-ikhtilaf adalah suatu wilayah pemikiran yang masih berada dalam koridor ‘ma ana ‘alaihi wa ashabiy’, yaitu paham keagamaan Ahlus Sunnah wal Jama’ah dalam pengertian luas.” (Ketetapan Ijtima’ Ulama se-Indonesia ke II, Gontor, 26 Mei 2006. HF MUI : 841).
4)	Dengan demikian, paham Syi’ah yang menolak hadits yang tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bayt, memandang imam itu maksum (terbebas dari segala dosa), tidak mengakui ijma tanpa imam, memandang bahwa menegakkan kepemimpinan (pemerintahan) adalah termasuk rukun agama, tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakr, Umar, dan Usman, radhiyallahu ‘anhum ajma’in.” Faham Syi’ah : 46) adalah menyimpang dan harus diwaspadai. “Mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syi’ah dan Ahlus Sunnah wal Jama’ah seperti tersebut di atas, terutama mengenai perbedaan tentang “Imamah [pemerintahan]”, Majelis Ulama Indonesia mengimbau kepada umat Islam Indonesia yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jama’ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham yang didasarkan atas ajaran Syi’ah”. (Rekomendasi Komisi Fatwa MUI 7 Maret 1984. Lihat HF MUI : 46-47)
5)	MUI telah menegaskan sikap mayoritas umat Islam Indonesia terhadap Syi’ah dalam konsideren fatwa MUI tentang nikah mut’ah sebagai berikut. Menimbang :
	1.	Bahwa nikah mut’ah akhir-akhir ini mulai banyak dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, terutama di kalangan pemuda dan mahasiswa.
	2.	Bahwa praktik nikah mut’ah tersebut telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi’ah di Indonesia.
	3.	Bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama’ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi’ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut’ah secara khusus (Fatwa Nikah Mut’ah 25 Oktober 1997, lihat HF MUI : 376).
6)	Keterangan tentang penyimpangan ajaran Syi’ah dari kemurnian ajaran Islam diperkuat oleh “Sepuluh Kriteria Aliran Sesat” yang telah ditetapkan dalam Rakernas MUI pada selasa, 6 November 2007 di Sari Pan Pasifik, Jakarta sebagai berikut.
	1.	Mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam.
	2.	Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar’I (Al-Qur’an dan Sunnah).
	3.	Meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Qur’an.
	4.	Mengingkari autentisitas dan kebenaran Al-Qur’an.
	5.	Menafsirkan Al-Qur’an yang tidak berdasar kaidah-kaidah tafsir.
	6.	Mengingkari kedudukan Hadits sebagai sumber ajaran Islam.
	7.	Melecehkan/mendustakan nabi dan rasul.
	8.	Mengingkari Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sebagai nabi dan rasul terakhir.
	9.	Mengurangi/menambah pokok-pokok ibadah yang tidak ditetapkan syari’ah.
	10.	Mengafirkan sesama Muslim hanya karena bukan kelompoknya.
	Kesepuluh kriteria aliran sesat di atas telah dianut dan diamalkan oleh Syiah Imamiyah Itsna ‘Asyariyah, Madzhab Ahlul Bayt (versi mereka), menurut hasil Musyawarah BASSRA (Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura) pada tanggal 3 Januari 2012 di Gedung Islamic Centre Pemekasan, Madura. Sesuai kajian dan musyawarah BASSRA itu terungkap beberapa keyakinan Syi’ah Imamiyah yang menyimpang dari prinsip-prinsip Islam, di antaranya sebagai berikut.
	a.	Rukun iman dan rukun Islam Syi’ah berbeda dari nash-nash Al-Qur’an dan Hadits yang mutawatir dan shahih karena menambahkan rukun al-Wilayah (keimaman Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu dan keturunannya) sebagai bagian rukun iman dan Islam.
	b.	Meyakini adanya tahrif (interpolasi) Al-Qur’an yang artinya mengingkari autentisitas dan kebenaran Al-Qur’an.
	c.	Mengafirkan kelompok lain yang di luar golongannya karena mereka berprinsip seorang yang tidak mengimani rukun iman dan Islam yang paling pokok, yaitu al-Wilayah, maka dianggap bukan Muslim, tetapi termasuk fasik, bahkan kafir. Bukan hanya umat Islam umumnya, tetapi juga mencakup para sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang utama, Khalifah Abu Bakr, Umar, dan Utsman -Radhiyallahu ‘anhum-, dan semua yang sepakat membaiat mereka.
7)	Adapun Kriteria Aliran Sesat menurut keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di Banda Aceh tahun 2009 menetapkan kriteria yang sama dengan keputusan MUI Pusat dalam Rakernas 2006, dengan menambahkan tiga kriteria baru berikut.
	1.	Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan I’tiqad Ahlus Sunnah wal Jama’ah.
	2.	Melakukan pensyarahan terhadap hadits tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu Musthalah Hadits.
	3.	Menghina dan atau melecehkan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. (Kumpulan Undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah [Qanun], Peraturan Gubernur, Fatwa MPU, Keputusan MPU dan Taushiyah MPU, hlm.462)
8)	Penegasan tentang kesesatan Syi’ah difatwakan oleh MUI Jatim, No : Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012, tgl 21 Januari 2012, dengan jelas dan terang sebagaimana berikut. “Membaca… Menimbang… Memerhatikan… Mengingat… Memutuskan :
	1.	Mengukuhkan dan menetapkan sejumlah keputusan MUI daerah yang menyertakan bahwa ajaran Syi’ah (khususnya Imamiyah Itsna ‘Asyariyah, Madzhab Ahlul Bait, dan semisalnya) serta ajaran-ajaran yang mempunyai kesamaan dengan paham Syi’ah Imamiyah Itsna ‘Asyariyah adalah SESAT DAN MENYESATKAN.
	2.	Menyatakan bahwa penggunaan istilah Ahlul Bait untuk pengikut Syi’ah adalah bentuk pembajakan kepada Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.
	3.	Merekomendasikan :
		a.	Kepada Umat Islam diminta untuk waspada agar tidak mudah terpengaruh dengan paham dan ajaran Syi’ah (khususnya Imamiyah Itsna ‘Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait, dan semisalnya).
		b.	Kepada Umat Islam diminta tidak mudah terprovokasi melakukan tindakan kekerasan (anarkisme) karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam serta bertolak belakang dengan upaya membina suasana kondusif untuk kelancaran dakwah Islam.
		c.	Kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, dimohon agar tidak memberikan peluang penyebaran paham Syi’ah di Indonesia karena penyebaran paham di Indonesia yang penduduknya berpaham Ahlus Sunnah wa Jama’ah sangat berpeluang menimbulkan ketidakstabilan yang dapat mengancam keutuhan NKRI.
		d.	Kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, dimohon agar melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain membekukan/melarang aktifitas Syi’ah beserta lembaga-lembaga yang terkait.
		e.	Kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, dimohon agar bertindak tegas dalam menangani konflik yang terjadi, tidak hanya pada kejadian saja, tetapi juga faktir yang menjadi penyulut terjadinya konflik, karena penyulut konflik adalah provokator yang telah melakukan teror dan kekerasan mental sehingga harus ada penanganan secara komprehensif.
		f.	Kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, dimohon agar bertindak tegas dalam menangani aliran menyimpang karena hal ini bukan termasuk kebebasan beragama, tetapi penodaan agama.
		g.	Kepada Dewan Pimpinan MUI Pusat, dimohon agar mengukuhkan fatwa tentang kesesatan Paham Syi’ah khususnya Imamiyah Itsna ‘Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya, serta ajaran yang mempunyai kesamaan dengan Paham Syi’ah sebagai fatwa yang berlaku secara Nasional”. (Ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia [MUI] Propinsi Jawa Timur di Surabaya 27 Shafar 1433 H /21 Januari 2012 M, dan ditandatangani oleh Ketua Umum KH. ABDUSSHOMAD BUCHORI dan Sekretaris Umum DRS. H. IMAM TABRONI,MM)
9)	Fatwa MUI Jatim di atas adalah relevan dengan Fatwa MUI Pusat sehingga MUI Daerah hanya berhak melaksanakannya. “Fatwa MUI Pusat maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan dalam surat keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan” (HF MUI, hlm.8) ; “Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI Pusat, maka MUI Daerah hanya berhak melaksanakannya.” (HF MUI, hlm.8)
10)	Oleh karena aqidah dan ajaran Syi’ah bertentangan dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang diyakini kebenaran dan kemurniannya dari Al-Qur’an dan Sunnah maka Syi’ah itu menyimpang (sesuai penjelasan pasal “Penyimpangan Ajaran Syi’ah”), harus diwaspadai (Fatwa MUI tahun 1984), ditolak dan tidak diakui (Fatwa MUI tentang Nikah Mut’ah tahun 1997). Umat Islam Indonesia harus memperteguh dan mengokohlan aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah dan tidak terpengaruh oleh paham-paham lain yang bertentangan dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah dalam pengertian yang luas diterima oleh kaum Muslimin di Indonesia dan dunia Islam pada umumnya. Namun, dalam menyelesaikan perselisihan paham, baik yang fmenyangkut hukum fiqih maupun aqidah yang dianggap menyimpang, tetap dikedepankan akhlakul karimah dan cara-cara berdakwah yang santun dan tegas dengan hikmah, mau’izah hasanah maupun jidal bil ahsan (berdebat dengan argumentasi yang paling baik), serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh terjadi aksi kekerasan terhadap para pengikut paham yang dinilai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyimpang.
11)	Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sejarah perjalanannya selalu mengupayakan terwujudnya persatuan Umat Islam Indonesia. Upaya menuju persatuan Umat Islam (wahdatul ummah) adalah suatu hal yang terpuji untuk mewujudkan visi “inna hadzihi ummatukum ummatan wahidah”. Persatuan sebagai upaya terselubung atau nyata memengaruhi kaum Sunni agar berpindah menjadi Syi’ah, dan terus menerus menerbitkan buku dan publikasi yang menyerang aqidah Sunni. Mengutip Grand Syeikh Al-Azhar, Prof. Dr. Ahmad ath-Thayyib, menyatakan “Bahwa Al-Azhar menolak keras penyebaran ajaran Syi’ah di negeri-negeri Ahlus Sunnah karena hal itu akan merongrong persatuan dunia Islam, mengancam stabilitas negara, memecah belah umat, dan membuka peluang kepada zionisme untuk menimbulkan isu-isu perselisihan madzhab di negara-negara Islam.” Upaya mengulurkan ide persatuan umat akan sia-sia jika hal-hal tercela dan tidak patut secara aqidah, syari’ah, dan akhlaq Islam itu masih terus berlaku dan disiarkan secara masif.
12)	Mejelis Ulama Indonesia (MUI) menuntut kepada pihak-pihak yang mewakili dakwah dan kepentingan paham Syi’ah di Indonesia untuk tidak berambisi mensyi’ahkan (syi’ahisasi) umat Islam di Indonesia, dan terutama menghentikan setiap upaya menyebarkan paham-pahamnya yang menyimpang seperti keyakinan tahrif Al-Qur’an dan kebiasaan mencela dan melaknat para sahabat dan istri-istri Nabi (Ummahatul Mu’minin) di tengah umat Muslim di Indonesia dalam bentuk tertulis, media cetak, dan elektronik, karena hal itu sangat jelas memfitnah ajaran-ajaran prinsip Islam dan memecah belah umat Islam di Indonesia. Mengutip pernyataan Grand Syekh Al-Azhar, Prof. Dr. Ahmad al-Thayyeb, “Kami juga sangat menyesalkan celaan dan pelecehan terhadap para sahabat dan istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang terus-menerus kami dengar dari kalangan Syi’ah, yang tentu saja hal itu sangat kami tolak. Perkara serius lainnya yang kami tolak adalah upaya penyusupan penyebaran Syi’ah di tengah masyarakat Muslim di negara-negara Sunni.” Secara khusus, buku Dialog Sunnah-Syi’ah (terjemah kitab Al-Muraja’at) karya Syarafuddin al-Musawi dan sejenisnya yang menyerang dan memutarbalikkan konsep dan ajaran Islam harus dihentikan penerbitannya dan ditarik dari peredaran.
13)	Terkait upaya taqrib (pendekatan) antara Sunni-Syiah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang gerakan taqrib selama ini dikendalikan Syi’ah untuk kepentingan mereka dengan mengorbankan aqidah dan simbiol-simbol Ahlus Sunnah. Beberapa ulama besar Sunni telah merasakan sendiri pengalaman taqrib dan pada akhirnya meragukan efektivitasnya. Seperti yang dinyatakan oleh Grand Syekh Al-Azhar Kairo, Prof. Dr. Ahmad al-Tayyeb, “Meski para ulama besar Al-Azhar terdahulu pernah terlibat di dalam berbagai konferensi persatuan Islam antara Sunni dan Syi’ah guna melenyapkan fitnah yang memecah belah umat Islam, penting saya garis bawahi bahwa seluruh konferensi itu nyatanya hanya ingin memenangkan kepentingan kalangan Syi’ah (Imamiyah) dan mengorbankan kepentingan, aqidah, dan simbol-simbol Ahlus Sunnah sehingga upaya taqrib itu kehilangan kepercayaan dan kredibilitasnya seperti yang kami harapkan.” Di dalam fatwanya, Syekh Yusuf al-Qaradhawi, Ketua Persatuan Ulama Islam Internasional dan anggota dewan tinggi ulama senior (Hai’ah Kibar Ulama’) Al-Azhar menegaskan sikapnya terhadap gagasan taqrib, “Sesungguhnya sejak saya ikut serta di dalam muktamar pendekatan Madzhab (taqrib), saya telah menemukan beberapa poin penting yang membuat pendekatan ini tidak akan terjadi jika poin-poin ini diabaikan atau tidak diberikan hak-haknya. Semua ini telah saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya pada saat kunjungan saya ke Iran 10 tahun yang silam. Di sini saya hanya mengacu kepada 3 perkara. Pertama, kesepakatan untuk tidak mencerca para sahabat. Karena kita tidak bisa dipertemukan atau didekatkan jika masih seperti itu. Karena saya mengatakan : Semoga Allah meridhai mereka (para sahabat), sedangkan engkau (Syi’ah) berkata : Semoga Allah melaknat mereka. Sedangkan antara kata ridha dan laknat memiliki perbedaan yang sangat besar. Kedua, dilarang menyebarkan sebuah madzhab di sebuah daerah yang dikuasai oleh madzhab tertentu. Atau seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Mahdi Syamsuddin dengan istilah pensyi’ahan (ekspor madzhab Syi’ah ke negara lain). Ketiga, memperhatikan hak-hak minoritas, terutama jika minoritas tersebut adalah madzhab yang sah. Inilah sikap saya. Saya tidak akan menjadi penyeru kepada ‘peleburan prinsip’ atau menjadi orang-orang yang berhamburan kepada usaha taqrib (pendekatan Sunni-Syi’ah) tanpa syarat dan ketentuan.” (Fatawa Mu’ashirah, jilid.4 hlm.230-290)
14.	Selain menolak ekspor madzhab Syi’ah (Syi’ahisasi) ke negara-negara Sunni, Majelis Ulama Indonesia juga menyoroti isi kesepakatan Risalah Amman tahun 2005. Kaum Rafidhah berlindung di balik konsensus Deklarasi Amman untuk legitimasi ajaran dan penyebaran Syi’ah. Penting dicatat bahwa Risalah Amman bukanlah kesepakatan pembenaran atas penyimpangan aqidah. “Risalah Amman bukanlah cek kosong, Risalah Amman bukan pula kesepakatan pembenaran atas keyakinan menyimpang Rafidhah, yaitu doktrin takfir dan caci-maki kepada para pembesar sahabat dan istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, apalagi pembesar doktrin tahrif,” kata seorang pakar Syi’ah, Prof. Mohammad Baharun, yang juga mengetuai Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI. Solusi damai antara Syi’ah dan Sunni justru dengan membuat jarak yang jelas dan tidak mengelabui umat. “Karena perbedaannya bukan di ranah madzhab fiqih saja, melainkan keyakinan aqidah,” ujarnya. Risalah Amman 2005 juga tidak mengikat seluruh ulama yang hadir. Faktanya, adalah Syekh Dr. Yusuf al-Qaradhawi (Ketua Persatuan Ulama Islam Internasional) yang ikut tercantum namanya sebagai penanda tangan Risalah Amman, telah menerbitkan tiga (3) fatwa tentang Syi’ah Imamiyah di dalam kitab “Fatawa Mu’ashirah” jilid 4 yang terbit pada tahun 2009. Dalam fatwanya, beliau membongkar aqidah Syi’ah Imamiyah dengan membentangkan pokok-pokok perbedaan aqidah antara Ahlus Sunnah dan Syi’ah, hukum mencaci para sahabat Nabi dan sikapnya tentang pendekatan (taqrib) Sunni-Syi’ah pasca-Muktamar Doha-Qatar tanggal 20-22 Januari 2007.
15)	Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang akar masalah menjamurnya Syi’ah di Indonesia adalah karena adanya perhatian yang besar dari pemerintah Iran melalui jalur pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan. Dalam konteks ini, MUI meminta kepada Pemerintah RI untuk membatasi kerja sama bilateral itu hanya dalam bidang politik dan ekonomi-perdagangan, dan tidak merambah bidang pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan. Seperti dimaklumi bahwa perkembangan infiltrasi ajaran Syi’ah di Indonesia masuk melalui ketiga jalur tersebut. Kebijakan politik itu perlu diambil segera oleh Pemerintah RI Cq. Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Agama RI, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menghentikan laju perkembangan gerakan Syi’ah di Indonesia yang dirasakan sangat meresahkan umat Islam di Indonesia, berpotensi mengancam stabilitas negara, dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala membimbing kita semua baik ulama, umara, dan umat Islam ke jalan lurus yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta’ala. Amiin.

[Panduan Majelis Ulama Indonesia : Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi’ah di Indonesia, hal.87-102, Penerbit Al-Qalam Kelompok Gema Insani]