Friday, July 10, 2015

// // Leave a Comment

Syiah Tajul Muluk Putusan Mahkamah Agung RI

Syiah Tajul Muluk Putusan Mahkamah Agung RI

P U T U S A N
No. 1787 K/Pid/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G


memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama
:
TAJUL MULUK alias H. ALI MURTADHA;
Tempat lahir
:
Sampang;
Umur / tanggal lahir
:
39 tahun / 22 Oktober 1973;
Jenis kelamin
:
Laki-laki;
Kebangsaan
:
Indonesia;
Tempat tinggal
:
Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang;
Agama
:
Islam;
Pekerjaan
:
Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1.
Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012;
2.
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012;
3.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012;
4.
Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012;
5.
Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012;
6.
Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 627/2012/S.285.Tah/PP/2012/MA., tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2012;
7.
Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.  28/2012/S.285.Tah/PP/2012/MA., tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 November 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa TAJUL MULUK alias H. ALI MURTADHA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2003 sampai dengan 29 Desember 2011, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dan di Desa Kampung Gedding Laok, Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang atau pada tempat di mana Pengadilan Negeri Sampang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 1998 Terdakwa Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha pulang dari Ponpes YAPI Bangil kemudian melanjutkan belajar ke Saudi Arabia selama 6 (enam) tahun, kemudian pada tahun 2003 Terdakwa mulai menerapkan ajarannya dengan cara melakukan perekrutan beberapa santri yang sebelumnya telah menjadi santri di Pondok Pesantren sekitarnya, kemudian para santri yang menjadi pengikut Terdakwa Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha dan masyarakat mulai curiga terhadap ajaran-ajaran yang ada pada Agama Islam yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada para santrinya, di mana ajaran yang disampaikan oleh Terdakwa terdapat penyimpangan secara prinsipil yang dapat memunculkan sifat pro dan kontra di dalam masyarakat penganut Agama Islam pada umumnya, dalam menyampaikan ajaran-ajarannya Terdakwa melakukannya secara vulgar dan menggunakan bahasa yang keras dan menantang kelompok lain di luar kelompok Terdakwa, ajaran yang telah disampaikan Terdakwa kepada santrinya salah satunya menganggap bahwa kitab suci Al Quran yang berada di tangan kaum muslimin saat ini dianggap tidak otentik atau tidak orisinal dengan mengistilahkan “Aqiedah Tahrief Al Quran” yang orisinal sedang dibawa oleh Al Imam Al Mahdiy Al Muntadhor yang sekarang ini sedang gaib, selain itu ajaran yang disampaikan Terdakwa yang terdapat penyimpangan adalah sebagai berikut:

a.
Tidak cukup dua kalimat syahadat dengan ditambah syahadat terhadap Imam-Imam Imammiyah Itsna Asyariyyah Ja’fariyah yang berbunyi “Asyhadu An-Laa Ilaaha Illallaah, Wa Asyahadu Anna Muhammadar Rosulullaah, Wa Asyahadu Anna Aliyyan Waliyyullaah Wa Asyahadu Anna Aliyyan Hujjatullaah” yang artinya “Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Utusan Allah dan aku bersaksi bahwa Ali adalah Wali Allah dan aku bersaksi bahwa Ali adalah Hujjah Allah”;

b.
Wajibnya mengkafirkan sahabat-sahabat dan para mertua serta beberapa para istri Nabi Muhammad SAW;

c.
Mewajibkan berbohong atau bertaqiyyah terhadap kaum muslimin Ahli Sunnah Waljama’ah serta dengan bertaqiyah tersebut akan meninggikan derajat-derajatnya sampai ulamanya berkata tidak dianggap beragama apabila tidak berdusta atau bertaqiyyah;

d.
Rukun Islam dan Rukun Imannya berbeda dengan mayoritas kaum muslimin yaitu bahwa Rukun Imannya ada 5 (lima) yaitu:

a.
Tawhidullah/Ma’rifatullah;

b.
Annubuwwah (Kenabian);

c.
Al-Immammah (Keimamahan);

d.
Al Adli (Keadilan Tuhan);

e.
Al Ma’aad (Hari Pembalasan);




Rukun Islam ada 8 (delapan) yaitu:

a.
As Sholat;

b.
As Shoum (Puasa);

c.
Az Zakat;

d.
Al Khumus;

e.
Al Hajj;

f.
Amar Ma’ruf Nahi Munkar;

g.
Jihad dijalan dengan harta jiwa raga bahkan nyawa;

h.
Al-Wilayah (Bertaat pada para Imam serta berlepas tangan (baro’) terhadap musuh-musuh Imam yaitu para sahabat Nabi serta pengikut dan pencinta para sahabat Nabi Muhammad SAW jelasnya kaum ahli Sunnah Wal Jamaah;

e.
Al Fidha (pembebasan yang berarti membebaskan segala hal yang dimiliki baik harta jiwa raga dan nyawa untuk ketaatan kepada para Imam, sehingga ajaran tersebut diperbolehkan untuk bunuh diri demi ketaatan pada pimpinan atau Imam;

f.
Ar-roji’ah (syiah Imammiyah berkeyakinan bahwa semua manusia yang meninggal dunia akan dihidupkan kembali oleh Imam Mahdhy sebelum tiba hari kiamat dan Imam Mahdhy akan mengadili atau menuntut balas kepada para sahabat Nabi dan pengikutnya yakni Ahli Sunnah Wal Jamaah, baru setelah itu manusia akan meninggal dunia kembali sambil menunggu hari kiamat tiba);

Penyampaian ajaran tersebut dilakukan Terdakwa di sebuah rumah di Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang yang digunakan untuk belajar mengaji dan sekaligus sebagai tempat Terdakwa menyampaikan ajaran-ajarannya di hadapan para santri/pengikutnya, selain itu juga penyampaian ajaran-ajaran Terdakwa dilakukan di Masjid Banyuarrum, Ds Blu’uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang pada saat perkumpulan dengan para pengikutnya yang biasanya diadakan setiap malam Jumat dan malam Selasa, sedangkan untuk kegiatan di luar Pondok Terdakwa biasanya pada acara khusus dilakukan 3 (tiga) kali pada setiap tahunnya pada bulan Syuro, Safar dan Dzulhijjah, di mana penyampaian ajaran-ajaran tersebut Terdakwa lakukan dengan cara berbicara di depan para santrinya/pengikutnya, dengan maksud dan tujuan agar para santri atau pengikutnya mau mengikuti ajaran-ajaran Terdakwa apabila para santri dan para pengikutnya tidak mau mengikuti ajarannya dan ingin keluar Terdakwa tidak memperbolehkannya bahkan kalau pengikutnya atau santrinya keluar dikatakan Murtad, Pengkhianat dan iblis, dan para pengikut Terdakwa tidak bisa keluar karena terikat adanya balas budi, hutang dan sebagainya, akibat perbuatan Terdakwa masyarakat di sekitar tempat Terdakwa menyebarkan ajaran tersebut menjadi resah baik para ulama, para Kiai dan Tokoh Masyarakat sehingga terjadi pertentangan/konflik antara ajaran yang disampaikan Terdakwa dengan ajaran ahli Sunnah Waljama’ah yang pada umumnya dianut oleh masyarakat Sampang, para Ulama, para Kiai dan Tokoh Masyarakat menganggap Terdakwa telah melukai perasaan umat Islam karena telah mengajarkan ajaran yang menyimpang dari Agama Islam sebagaimana fatwa MUI Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 yang menyatakan bahwa ajaran yang disebarluaskan oleh Sdr. Tajul Muluk sesat dan menyesatkan, ajaran yang disebarluaskan oleh Sdr. Tajul Muluk merupakan penistaan dan penodaan terhadap Agama Islam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 huruf a KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa TAJUL MULUK alias H. ALI MURTADHA, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal pada tahun 1998 Terdakwa Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha pulang dari Ponpes YAPI Bangil kemudian melanjutkan belajar ke Saudi Arabia selama 6 (enam) tahun, kemudian pada tahun 2003 Terdakwa mulai menerapkan ajarannya dengan cara melakukan perekrutan beberapa santri yang sebelumnya telah menjadi santri di Pondok Pesantren sekitarnya, kemudian para santri yang menjadi pengikut Terdakwa Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha dan masyarakat mulai curiga terhadap ajaran-ajaran yang ada pada Agama Islam yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada para santrinya, di mana ajaran yang disampaikan oleh Terdakwa terdapat penyimpangan secara prinsipil yang dapat memunculkan sifat pro dan kontra di dalam masyarakat penganut Agama Islam pada umumnya, dalam menyampaikan ajaran-ajarannya Terdakwa melakukannya secara vulgar dan menggunakan bahasa yang keras dan menantang kelompok lain di luar kelompok Terdakwa, ajaran yang telah disampaikan Terdakwa kepada santrinya salah satunya menganggap bahwa kitab suci Al Quran yang berada di tangan kaum muslimin saat ini dianggap tidak otentik atau tidak orisinal dengan mengistilahkan “Aqiedah Tahrief Al Quran” yang orisinal sedang dibawa oleh Al Imam Al Mahdiy Al Muntadhor yang sekarang ini sedang gaib, selain itu ajaran yang disampaikan Terdakwa yang terdapat penyimpangan adalah sebagai berikut:

a.
Tidak cukup dua kalimat syahadat dengan ditambah syahadat terhadap Imam-Imam Imammiyah Itsna Asyariyyah Ja’fariyah yang berbunyi “Asyhadu An-Laa Ilaaha Illallaah, Wa Asyahadu Anna Muhammadar Rosulullaah, Wa Asyahadu Anna Aliyyan Waliyyullaah Wa Asyahadu Anna Aliyyan Hujjatullaah” yang artinya “Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Utusan Allah dan aku bersaksi bahwa Ali adalah Wali Allah dan aku bersaksi bahwa Ali adalah Hujjah Allah”;

b.
Wajibnya mengkafirkan sahabat-sahabat dan para mertua serta beberapa para istri Nabi Muhammad SAW;

c.
Mewajibkan berbohong atau bertaqiyyah terhadap kaum muslimin Ahli Sunnah Waljama’ah serta dengan bertaqiyah tersebut akan meninggikan derajat-derajatnya sampai ulamanya berkata tidak dianggap beragama apabila tidak berdusta atau bertaqiyyah;

d.
Rukun Islam dan Rukun Imannya berbeda dengan mayoritas kaum muslimin yaitu bahwa Rukun Imannya ada 5 (lima) yaitu:

a.
Tawhidullah/Ma’rifatullah;

b.
Annubuwwah (Kenabian);

c.
Al-Immammah (Keimamahan);

d.
Al Adli (Keadilan Tuhan);

e.
Al Ma’aad (Hari Pembalasan);




Rukun Islam ada 8 (delapan) yaitu:

a.
As Sholat;

b.
As Shoum (Puasa);

c.
Az Zakat;

d.
Al Khumus;

e.
Al Hajj;

f.
Amar Ma’ruf Nahi Munkar;

g.
Jihad dijalan dengan harta jiwa raga bahkan nyawa;

h.
Al-Wilayah (Bertaat pada para Imam serta berlepas tangan (baro’) terhadap musuh-musuh Imam yaitu para sahabat Nabi serta pengikut dan pencinta para sahabat Nabi Muhammad SAW jelasnya kaum ahli Sunnah Wal Jamaah;

e.
Al Fidha (pembebasan yang berarti membebaskan segala hal yang dimiliki baik harta jiwa raga dan nyawa untuk ketaatan kepada para Imam, sehingga ajaran tersebut diperbolehkan untuk bunuh diri demi ketaatan pada pimpinan atau Imam;

f.
Ar-roji’ah (syiah Imammiyah berkeyakinan bahwa semua manusia yang meninggal dunia akan dihidupkan kembali oleh Imam Mahdhy sebelum tiba hari kiamat dan Imam Mahdhy akan mengadili atau menuntut balas kepada para sahabat Nabi dan pengikutnya yakni Ahli Sunnah Wal Jamaah, baru setelah itu manusia akan meninggal dunia kembali sambil menunggu hari kiamat tiba);

Penyampaian ajaran tersebut dilakukan Terdakwa di sebuah rumah di Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang yang digunakan untuk belajar mengaji dan sekaligus sebagai tempat Terdakwa menyampaikan ajaran-ajarannya di hadapan para santri/pengikutnya, selain itu juga penyampaian ajaran-ajaran Terdakwa dilakukan di Masjid Banyuarrum, Ds Blu’uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang pada saat perkumpulan dengan para pengikutnya yang biasanya diadakan setiap malam Jumat dan malam Selasa, sedangkan untuk kegiatan di luar Pondok Terdakwa biasanya pada acara khusus dilakukan 3 (tiga) kali pada setiap tahunnya pada bulan Syuro, Safar dan Dzulhijjah, di mana penyampaian ajaran-ajaran tersebut Terdakwa lakukan dengan cara berbicara di depan para santrinya/pengikutnya, dengan maksud dan tujuan agar para santri atau pengikutnya mau mengikuti ajaran-ajaran Terdakwa apabila para santri dan para pengikutnya tidak mau mengikuti ajarannya dan ingin keluar Terdakwa tidak memperbolehkannya bahkan kalau pengikutnya atau santrinya keluar dikatakan Murtad, Pengkhianat dan iblis, dan para pengikut Terdakwa tidak bisa keluar karena terikat adanya balas budi, hutang dan sebagainya, akibat perbuatan Terdakwa masyarakat di sekitar tempat Terdakwa menyebarkan ajaran tersebut menjadi resah baik para ulama, para Kiai dan Tokoh Masyarakat sehingga terjadi pertentangan/konflik antara ajaran yang disampaikan Terdakwa dengan ajaran ahli Sunnah Waljama’ah yang pada umumnya dianut oleh masyarakat Sampang, para Ulama, para Kiai dan Tokoh Masyarakat menganggap Terdakwa telah melukai perasaan umat Islam karena telah mengajarkan ajaran yang menyimpang dari Agama Islam sebagaimana fatwa MUI Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 yang menyatakan bahwa ajaran yang disebarluaskan oleh Sdr. Tajul Muluk sesat dan menyesatkan, ajaran yang disebarluaskan oleh Sdr. Tajul Muluk merupakan penistaan dan penodaan terhadap Agama Islam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 4 Juli 2012 sebagai berikut:

1.
Menyatakan Terdakwa Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama Islam sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 156 huruf a KUHP;

2.
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3.
Barang Bukti:

.
Surat Dewan Pimpinan Cabang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sampang No. A-037/MUI/Spg/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 perihal ajaran atau aliran Syi’ah Imamiyah Itsna Asyariyah;

.
Fatwa MUI Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 tentang Ajaran yang disebarkan Tajul Muluk di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, sesat dan menyesatkan merupakan penistaan agama;

.
Surat Pernyataan sikap PCNU Kabupaten Sampang No. 255/EC/A.2/L-36/I/2012 tanggal 2 Januari 2012;

.
Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang No. TAR.B-03/0.5.36/ DSP.5/01/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang laporan hasil rapat Bakorpakem Kabupaten Sampang;

.
Surat-surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Tajul Muluk;

.
1 (satu) buah buku yang berjudul Sudahkan Anda Sholat;

.
1 (satu) buah CD rekaman suara Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha;

.
1 (satu) buku Paham Syi’ah;

.
1 (satu) buku Risalah Amman;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4.
Menetapkan supaya Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg, tanggal 12 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1.
Menyatakan Terdakwa Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam”;

2.
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.
Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.
Memerintahkan agar barang bukti berupa:

.
Surat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sampang No. A-037/MUI/Spg/I/2012, tanggal 17 Januari 2012 perihal Ajaran atau aliran Syi’ah Imamiyah Itsna Asyariyah;

.
Fatwa MUI Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012, tanggal 1 Januari 2012 tentang ajaran yang disebarkan Tajul Muluk di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, sesat dan menyesatkan, merupakan penistaan dan
penodaan terhadap agama Islam;

.
Surat Pernyataan sikap PCNU Kabupaten Sampang No. 255/EC/A.2/L-36/I/2012 tanggal 2 Januari 2012;

.
Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang No.TAR.B-03/0.5.36/ DSP.5/01/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang laporan hasil rapat Bakorpakem Kabupaten Sampang;

.
Surat-surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Tajul Muluk;

.
1 (satu) buah buku yang berjudul Sudahkan Anda Sholat karangan Fakhruddin;

.
1 (satu) buah CD berisi rekaman pembicaraan Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha dengan P. Rum berdurasi sekitar 32 (tiga puluh dua) menit;

.
1 (satu) buku Paham Syi’ah;

.
1 (satu) buku Risalah Amman,dan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 481/Pid/2012/PT.Sby, tanggal 10 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:


.
Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;


.
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 12 Juli 2012 No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg, yang dimintakan banding, sekedar mengenai penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:


1.
Menyatakan Terdakwa Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam”;


2.
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;


3.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;


4.
Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;


5.
Memerintahkan agar barang bukti berupa:


.
Surat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sampang No. A-037/MUI/Spg/I/2012, tanggal 17 Januari 2012 perihal Ajaran atau aliran Syi’ah Imamiyah Itsna Asyariyah;


.
Fatwa MUI Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012, tanggal 1 Januari 2012 tentang ajaran yang disebarkan Tajul Muluk di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, sesat dan menyesatkan, merupakan penistaan dan
penodaan terhadap agama Islam;


.
Surat Pernyataan sikap PCNU Kabupaten Sampang No. 255/EC/A.2/L-36/I/2012 tanggal 2 Januari 2012;


.
Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang No.TAR.B-03/0.5.36/ DSP.5/01/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang laporan hasil rapat Bakorpakem Kabupaten Sampang;


.
Surat-surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Tajul Muluk;


.
1 (satu) buah buku yang berjudul Sudahkan Anda Sholat karangan Fakhruddin;


.
1 (satu) buah CD berisi rekaman pembicaraan Tajul Muluk alias H.Ali Murtadha dengan P. Rum berdurasi sekitar 32 (tiga puluh dua) menit;


.
1 (satu) buku Paham Syi’ah;


.
1 (satu) buku Risalah Amman,dan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;


1.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta Pid/2012/PN.Spg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012 Penasihat Hukum Terdakwauntuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Oktober 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 16 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2012 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 16 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kontradiktif atau Saling Bertentangan;

Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dengan menyatakan pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri) didasarkan pada alasan yang tepat dan benar. Karena di dalam pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang di benarkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) terdapat pertentangan, yakni sebagai berikut:

Pada pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri) halaman 87 yang dibenarkan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) menyatakan:

Menimbang bahwa mengenai taqiyah, sebagaimana diterangkan oleh saksi Muhlisin dan Mat Suhrah, dalam ajaran Terdakwa diperbolehkan. Taqiyah di sini sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi tersebut bukanlah bermakna bohong sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, (Halaman 87);

Namun dalam pertimbangan hukum selanjutnya, Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dibenarkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) menyatakan:

Menimbang bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi dalam perkara ini, dengan memperhatikan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa merupakan saudara kandung, santri dan pengikut Terdakwa serta memperhatikan dengan ajaran taqiyah, maka Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi tidak dapatnya keterangan saksi tersebut dapat dipercaya sehingga dalam penilaian Majelis Hakim bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Terdakwa tersebut tidak dapat diterima, (halaman 90);

Pertimbangan hukum di atas, jelas saling bertentangan dengan pertimbangan hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam pertimbangan hokum sebelumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa makna Taqiyah, “Bukanlah bermakna bohong sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum”. Sedangkan pada pertimbangan hukum berikutnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa “Majelis memahami taqiyah yang dimaksudkan adalah sikap tidak menampakkan maksud hati yang sebenarnya”;

Dengan pertimbangan yang saling bertentangan tersebut, maka Judex Facti (Pengadilan Negeri) dan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kesalahan atau pertimbangan hukum yang demikian adalah cacat hukum. Dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/ PN.Spg, tanggal 12 Juli 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 481/Pid/2012/ PT.Sby, tanggal 10 September 2012 haruslah dibatalkan;

II. Majelis Hakim salah dalam penerapan hukumnya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

1. Keberatan Pertama: Memutus tidak berdasarkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Tindakan Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dibenarkan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang telah mengubah dakwaan pasal Jaksa/Penuntut Umum yang bersifat (kumulatif) 4 (empat) unsur dalam Pasal 156 huruf a yaitu permusuhan, penyalahgunaan, penodaan dan tidak beragama apapun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi dakwaan alternatif. Sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum halaman 1, yaitu:

Kesatu:

“Bahwa ia Terdakwa Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti ... pada tempat di mana Pengadilan Negeri Sampang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”; Kemudian, hal ini berakibat pada Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang tidak pula menjelaskan dan menguraikan, perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 156 huruf a KUHP. Dalam tuntutannya pada halaman 34 sampai dengan halaman 51, Jaksa/Penuntut Umum hanya menyatakan sebagai berikut:

Ad.2 “Unsur dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa...dst”; Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan di muka umum adalah apabila di tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak atau orang umum, (halaman 34);

Kemudian, pada halaman 51, dinyatakan sebagai berikut:

“Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut keyakinan dan undang-undang”;

Bahwa baik dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutannya, Jaksa/Penuntut Umum tidak menguraikan unsur-unsur Pasal 156 huruf a KUHP, khususnya pada unsur kedua di atas, sebagai unsur kumulatif yang harus dibuktikan satu persatu. Sehingga, tidak jelas perbuatan mana dari unsur kedua tersebut di atas, yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Akan tetapi, meskipun Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum tidak jelas alias kabur, Majelis Hakim tetap mengabaikannya, seolah-olah Surat Dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sudah jelas, terang dan tidak kabur. Sehingga Judex Facti (Pengadilan Negeri) dengan sengaja menyusun putusannya tidak lagi didasarkan pada Surat Dakwaan, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 84 sebagai berikut:

Unsur ke-2: “Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 tersebut dibagi menjadi salah satu dari 4 (empat) bentuk perbuatan pidana yaitu:

1. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

2. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

3. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

4. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa 4 (empat) perbuatan pidana tersebut bersifat alternatif, artinya telah terpenuhi dengan terbuktinya salah satu dari 4 (empat) perbuatan pidana dimaksud;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim secara jelas dan nyata dalam hal ini telah merevisi, melindungi dan telah keluar dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Dengan maksud memaksakan sikapnya untuk menghukum Terdakwa. Lebih dari itu, pengubahan ini telah melanggar ketentuan hokum yaitu Pasal 182 KUHAP:

1. Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Penasihat Hukum, Jaksa/Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang;

2. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg, tanggal 12 Juli 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.481/Pid/2012/ PT.Sby, tanggal 10 September 2012 haruslah dibatalkan;

2. Keberatan Kedua: Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 1 angka 26 jo Pasal 185 Ayat (4) KUHAP sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 88, disebutkan:

Menimbang, bahwa saksi Rois Al Hukama menerangkan, menurut ajaran Terdakwa Al Quran itu tidak otentik dengan mengistilahkan aqidah Tahrief Al Quran sudah diubah oleh sahabat-sahabat Nabi, sedangkan Al Quran yang asli sedang dibawa oleh Imam Mahdi yang sekarang ini gaib. Saksi Muhammad Nur Asmawi menerangkan, menurut Terdakwa Al Quran diubah sahabat Rasul, yaitu Usman bin Affan. Saksi Ummu Kulsum menerangkan, menurut Terdakwa Al Quran diubah oleh sahabat. Sedangkan saksi Muna’i menerangkan, bahwa saksi mendengar di rumahnya pak Sunadi Terdakwa menyampaikan bahwa Al Quran tidak asli, dan asli masih dibawa ke gua oleh Imam Mahdi;

Menimbang bahwa saksi Rois Al Hukama dan saksi Ummu Kulsum tidak disumpah, namun demikian keterangan saksi tersebut berkesesuaian dengan Muhammad Nur Asmawi dan saksi Muna’i yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga merupakan alat bukti yang sah (Pasal 185 Ayat (7) KUHAP);

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, tampak jelas bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dibenarkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 26 jo Pasal 185 Ayat (4) KUHAP sebagaimana mestinya. Karena telah menjadikan keterangan saksi Rois Al Hukama tersebut yang sejatinya bersifat pendapat, sekadar rekaan pemikiran semata dan berisi keterangan yang tidak benar dan tidak konsisten, kemudian oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai alat bukti yang sah seolah-olah keterangan saksi Rois Al Hukama mendengar langsung dari Terdakwa;

Demikian pula dengan keterangan saksi Muhammad Nur Asmawi, yang menyatakan sebagai berikut:

Saksi mengatakan bahwa Al Quran ini sudah di tajhulkan bi’ para sahabat Usman bin Affan (oleh para sahabat Usman bin Affan). Karena di dalam Al Quran itu bahwa Al Quran ini ikutilah seribu, karena di dalam Al Quran itu sendiri terdapat 6666 (enam ribu enam ratus enam puluh enam) ayat ada berapa yang hilang; Bahwa dari keterangan saksi Muhammad Nur Asmawi tersebut di atas, tidak disebutkan bahwa saksi telah mendengar langsung bahwa hal itu telah diajarkan oleh Terdakwa. Jika keterangan saksi Muhammad Nur Asmawi dihubungkan dengan keterangan saksi Rois Al Hukama, maka kedua keterangan saksi tersebut hanya pendapat, rekaan pemikiran semata, dan merupakan keterangan yang telah direkayasa sebelumnya;

Sedangkan keterangan saksi Ummu Kulsum, juga merupakan keterangan yang bersifat testimonium de auditu. Di muka persidangan saksi Ummu Kulsum menerangkan sebagai berikut:

Saksi mengatakan bahwa saksi pernah mendengar dari bu Hani bahwa Al Quran yang ada sekarang tidak benar. Yang benar nanti dibawa oleh Imam Mahdi. Saksi dengar dari Bu Hani bukan dari Terdakwa;

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, sangat jelas bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Ummu Kulsum merupakan keterangan yang bersifat testimonium de auditu, bukan keterangan yang diperoleh dengan mendengar langsung dari Terdakwa. Akan tetapi, Majelis Hakim telah menggunakan dan menjadikan keterangan saksi Ummu Kulsum sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Dengan demikian, sikap Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang menggunakan atau menjadikan keterangan saksi Rois Al Hukama, saksi Muhammad Nur Asmawi, saksi Ummu Kulsum dan saksi Muna’i sebagai alat bukti yang sah menurut hukum adalah tindakan yang tentu saja telah menyalahi ketentuan Pasal 1 Ayat (26) jo Pasal 185 Ayat (4) KUHAP;

3. Keberatan Ketiga: Menghilangkan atau mengubah keterangan saksi;

Bahwa terkait dengan keterangan saksi Rois Al Hukama, saksi Muhammad Nur Asmawi, saksi Ummu Kulsum dan saksi Muna’i, yang dianggap sebagai alat bukti sah dan karena itu telah dijadikan sebagai dasar oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya, sesungguhnya banyak keterangan yang dihilangkan atau diubah. Sehingga hal ini telah memberikan kesan bahwa dapat dipercaya dan menjadi alat bukti yang sah menurut hukum. Hal ini dapat kami buktikan dengan memberikan beberapa contoh sebagai berikut:

a). Keterangan Saksi Rois Al Hukama;
Di muka persidangan saksi Rois Al Hukama menerangkan sebagai berikut:

Tentang takrif Al Quran, saksi menjelaskan yang orisinil dibawa Imam Mahdi dan itu nanti keterangannya ada di saksi lapangan. Ustad Nur itu sebagai wakilnya Tajul waktu itu ngajar. Keterangannya ada di situ dan di saksi-saksi yang lain; Hal ini berbeda dengan keterangan Rois Al Hukama yang termuat dalam putusan No. 69/Pid.B/ 2012/PN.Spg, yang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak mengikuti ajaran Terdakwa karena tidak sesuai dengan Al Quran dan Sunah Rasul, karena menurut ajaran Terdakwa. Al Quran itu tidak otentik dengan mengistilahkan aqidah Tahrief Al Quran sudah di rubah oleh sahabat-sahabat Nabi, sedangkan Al Quran yang asli sedang dibawa oleh Al Imam Al Mahdi Al Muntadhar yang sekarang ini disebut gaib;

Bahwa 2 (dua) keterangan tersebut di atas, sepintas sama, namun sebenarnya berbeda secara prinsip. Perbedaannya bukan pada susunan atau pokok keterangannya, melainkan telah menghilangkan sebagian keterangan yang penting mengenai fakta, yaitu “Itu nanti keterangannya ada di saksi lapangan. Ustad Nur itu sebagai wakilnya Tajul waktu itu ngajar. Keterangannya ada di situ dan di saksi-saksi yang lain”. Hilangnya sebagian kalimat ini penting karena kalimat tersebut menunjukkan fakta bahwa keterangan saksi Rois Al Hukama telah diatur dan disesuaikan keterangan saksi lainnya, yaitu saksi Muhammad Nur Asmawi dan saksi Muna’i;

Keterangan lain yang telah dihilangkan dari keterangan saksi Rois Al Hukama adalah sebagai berikut:

Saksi pernah bertemu dan membenarkan bahwa saudara Muhammad Nur akan menjelaskan soal Tahrief di persidangan;

Tapi takbir ini adalah pelaknatan kepada Abu Bakar, Umar, Usman. Ya kalau di sini, yang saksi lihat, dengar ya cuma itulah, takbir ada 2 (dua) kali (tapi sambil saksi memperagakan bacaan takbir dengan gerakan tangan sebanyak tiga kali). Mula-mula agak keras, tapi jadi kritikan masyarakat, pelan-pelan saja, yang penting giyang. Tapi kalau di Mekkah ramai;

Saksi mengatakan bahwa tindakan Terdakwa merekrut adalah bagian dari melecehkan sejak awalnya. Kalimat-kalimatnya melecehkan. Kalau tidak melecehkan barangnya orang, nggak laku punya sendiri. Punya orang yang nggak laku, kan berarti. Aduh, barangnya jelek, ini yang bagus. Ini langsung dapat tiket ke surga, nggak mampir-mampir. Riilnya, kalau nggak ikut ini, saksi mengatakan nggak kebagian surga. Ajaran Ahlul Bait ini;

Bahwa karena di sini disebutkan dalam barang bukti ini, 1 (satu) keping CD yang diduga berisi rekaman pembicaraan Tajul Muluk. Kemudian saksi langsung merubah keterangannya dan mengatakan, ohh yang itu ada. Terjadi barusan, setelah saksi Maulidan. Itu saksi dapatkan, Maulidan tanggal, liburan Maulid. Itu saksi dapatkan rekaman Tajul, kepada saudara Hosen dan P.Rom untuk ini, membuat ini rekayasa, untuk semua masalah dianutkan ke Rois. Ini Pusatnya Rois. Ini anunya Rois. Sudah, di situ saja, nggak usah di rubah;

Saksi menerangkan, kalau yang disita ini, rekaman Tajul dengan anak buahnya. Yang disita itu, rekaman Tajul dengan pengikutnya. Yang merekam, ya kita sadap. Saksi menyuruh teman saksi, disadap dulu, Tajul interview langsung direkam, habis itu saya ambil memorinya. Benar ini suara Tajul. Yang merekam Mujalil, dengan menggunakan HPnya Syahrul, pengikutnya Tajul, tanggal 29 Maulid 2012;

Jika saja Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak menghilangkan atau mengubah sebagian keterangan yang disampaikan oleh saksi Rois Al Hukama tentu akan menjadi berbeda dan tidak akan sampai pada pertimbangan hukum yang menyatakan Terdakwa bersalah;

b). Keterangan Saksi Muhammad Nur Asmawi;
Bahwa terhadap keterangan saksi Muhammad Nur Asmawi, yang telah diubah atau dihilangkan dari keterangan yang telah diberikan di muka persidangan, sebagai berikut:

Saksi menerangkan bahwa setelah saksi keluar itu dapat telepon. Saksi dikatakan pengkhianat, murtad, jadi balik ke kafir lagi, sekitar lebih 15 (lima belas) menit yang telepon kepada saya. Saat di waktu itu di samping (saksi) ada Hose (Hozeiri);

Terhadap keterangan tersebut di persidangan telah dibantah oleh saksi Hozeiri. Namun di dalam putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg, tanggal 12 Juli 2012, keterangan saksi Muhammad Nur Asmawi justru berubah dan tercatat sebagai berikut:

Bahwa ketika saksi keluar dari pengikutnya Terdakwa, Terdakwa menelepon saksi selama 15 (lima belas) menit dan marah serta mengatakan saksi kafir dan murtad, kebetulan saat itu di samping saksi ada saksi Kiai Rois; Berdasarkan uraian tersebut di atas nampak nyata adanya upaya yang massif untuk menjerat Terdakwa;

c). Keterangan saksi Ummu Kulsum;
Di muka persidangan saksi Ummu Kulsum menerangkan sebagai berikut:

Saksi mengatakan bahwa saksi pernah mendengar dari Bu Hani bahwa Al Quran yang ada sekarang tidak benar. Yang benar nanti dibawa oleh Imam Mahdi. Saksi dengar dari Bu Hani bukan dari Terdakwa;

Bahwa keterangan tersebut di atas, berbeda dengan keterangan saksi Ummu Kulsum yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg, tanggal 12 Juli 2012, sebagai berikut:

Bahwa menurut Terdakwa ajaran Ahli Sunnah tidak benar, karena banyak di rubah oleh sahabat, Al Quran dan sejarah nabi-nabi juga di rubah oleh sahabat; Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dibenarkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dalam menerapkan hukum dengan merubah dan menjadikan keterangan saksi yang bersifat testimonium de auditu dijadikan seolah-olah keterangan yang sah menurut hukum;

d). Keterangan saksi Muna’i;
Bahwa keterangan saksi Muna’i yang sangat penting juga telah dihilangkan dan menjadi keterangan yang seolah olah benar, sebagai berikut:

Saksi menerangkan, pada saat di rumahnya Pak Sunadi, Terdakwa juga menyampaikan bahwa Al Quran yang ada sekarang tidak asli, yang asli di bawa Imam Mahdi;

Saksi menerangkan pada saat itu saksi mendengar dari balik pagar rumahnya Pak Sunadi saat Terdakwa ceramah; Akan tetapi, dalam keterangan saksi yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg, tanggal 12 Juli 2012, telah disebutkan sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya yang kedua Terdakwa menyampaikan pada malam Selasa tanggal 16 bulan rasul bahwa Al Quran tidak asli karena yang asli masih dibawa ke gua oleh Imam Mahdi;

Berdasarkan keterangan saksi Muna’i tersebut di atas, ada sebagian kalimat yang telah sengaja dihilangkan, yaitu “Saksi menerangkan pada saat itu saksi mendengar dari balik pagar rumahnya Pak Sunadi saat Terdakwa ceramah”. Bahwa sebagian kalimat yang telah dihilangkan tersebut sangat penting. Sebab dari sinilah dapat diketahui bahwa saksi Muna’i telah memberikan keterangan tidak benar alias palsu. Keterangan saksi Muna’i ini telah dibantah oleh saksi Sunadi, saksi Pujadin dan saksi P. Mukaman alias P. Nur Halimah, yang menyatakan bahwa rumah saksi Sunadi tidak memiliki pagar;

Dengan pertimbangan yang saling bertentangan tersebut, maka Judex Facti (Pengadilan Negeri) dan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kesalahan atau pertimbangan hukum yang demikian adalah cacat hukum.

Dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang, No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg, tanggal 12 Juli 2012, jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.481/Pid/2012/PT.Sby, tanggal 10 September 2012 haruslah dibatalkan;

1. Keberatan Keempat: Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 185 Ayat (6) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) huruf d KUHAP disebutkan:
“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”;

Bahwa poin 3 a, b, c dan d di atas, mutatis mutandis dianggap bagian dari uraian ini. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seharusnya Judex Facti (Pengadilan Negeri) mempertimbangkan cara hidup dan kesusilaan, baik dari saksi a charge maupun saksi a de charge. Akan tetapi, Judex Facti (Pengadilan Negeri) hanya mempertimbangkan cara hidup dan kesusilaan dari saksi a de charge saja (Pasal 185 Ayat (6) huruf d KUHAP). Dengan hanya mempertimbangkan cara hidup dan kesusilaan dari saksi a de charge saja, maka Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah terlebih dahulu menetapkan bahwa keterangan saksi a charge, terutama saksi Rois Al Hukama, saksi Muhammad Nur Asmawi, saksi Ummu Kulsum dan saksi Muna’i sebagai ukuran kebenaran dan menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge yang bertentangan dengan ke-4 saksi a charge tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dipercaya. Demikian pula dengan alasan-alasan yang telah dipergunakan oleh saksi a charge, di mana Judex Facti (Pengadilan Negeri), dan dibenarkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi), tidak saja tidak mempertimbangkan alasan-alasan keterangan saksi a charge, tetapi juga telah menghilangkan beberapa keterangan yang telah diberikan oleh saksi a charge, yaitu Rois Al Hukama, Ummu Kulsum dan Muna’i, (Pasal 185 Ayat (6) huruf c dan d KUHAP);

Hakim menghilangkan keterangan saksi a de charge Bu Mina alias Bu Sumaidah, Muhlisin dan Marzuki alias P. MST Siri, dan saksi a de charge lainnya, mengenai peristiwa pembakaran rumah P. Marzuki alias P. Mat Siri, rumah Terdakwa, rumah saksi Iklil dan rumah saksi Ummu Hani. Penghilangan ini memiliki makna serius terkait alasan yang telah dipergunakan saksi Rois Al Hukama untuk memberikan keterangan tertentu;

Sebagai contoh, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti Surat Pernyataan tertanggal 17 Desember 2011, antara saksi Rois Al Hukama, Cs. dengan saksi Muhyin alias Ali Mullah bin Marzuki. Isi Surat Pernyataan adalah sebagai berikut:

a. Sanggup untuk menjaga dan memelihara situasi Kamtibmas di wilayah Kecamatan Karang Penang dan Kecamatan Omben tetap kondusif;
b. Sanggup tidak mengerahkan massa untuk Unras terkait dengan perselisihan Syi’ah dan Sunni;
c. Sanggup tidak akan melakukan anarkis dan memprovokasi warga masyarakat;
d. Sanggup diproses hukum apabila terbukti secara hokum melanggar pernyataan ini;

Sebagaimana yang terungkap dipersidangan, sebab atau alasan dibuatnya Surat Pernyataan itu, karena telah terjadi pembakaran rumah milik saksi Marzuki alias P. Mat Siri. Sebenarnya hal ini sudah memberikan bukti yang sangat jelas bahwa saksi Rois Al Hukama, Cs. adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pembakaran rumah milik saksi Marzuki alias P.Mat Siri. Sebab, mengapa saksi Rois Al Hukama, Cs. harus membuat pernyataan yang isinya sebagaimana telah disebutkan di atas setelah rumah milik saksi Marzuki alias P. Mat Siri. dibakar, jika bukan mereka yang harus bertanggung jawab? Bahkan setelah Surat Pernyataan tersebut dibuat, terjadi pembakaran rumah Terdakwa, rumah saksi Iklil dan rumah saksi Ummu Hani, pada tanggal 29 Desember 2011. Berdasarkan keterangan saksi Bu Mina alias Bu Sumaidah, salah satu yang terlibat pembakaran Terdakwa tersebut adalah salah seorang penanda tangan Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2011 di atas, yaitu Muhlis;

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan prinsip keadilan dalam penerapan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, dalam memberikan penilaian, di mana sesungguhnya sudah sangat jelas, bagaimana keterlibatan saksi Rois Al Hukama dalam pembakaran rumah-rumah tersebut. Bahkan saksi Rois Al Hukama berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Ummah, telah mengusir orang tuanya sendiri, ibu kandungnya, yaitu saksi Ummah, karena dianggap mendukung Terdakwa Ustad Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha. Tetapi Judex Facti (Pengadilan Negeri), sebagaimana dibenarkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi), telah tidak memberikan penilaian terhadap atau tentang cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi Rois Al Hukama saksi a charge lainnya dipercaya. Dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang, No. 69/Pid.B/2012/ PN.Spg, tanggal 12 Juli 2012, jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 481/Pid/2012/PT.Sby, tanggal 10 September 2012 haruslah dibatalkan;

III. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan pertimbangan terhadap memori banding Terdakwa poin 4 huruf a yaitu Judex Facti (Pengadilan Negeri) memutus tidak berdasarkan dakwaan; Memori banding menyatakan Judex Facti (Pengadilan Negeri) memutus tidak berdasarkan dakwaan seperti yang dikutip dalam putusan a quo 5 halaman dari halaman terakhir. Tetapi dalam pertimbangannya di halaman yang sama, hal tersebut dijawab dengan “Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan tidak perlu dibutuhkan SKB 3 (tiga) menteri sudah benar..”;

Hal ini berarti Judex Facti (Pengadilan Tinggi) menjawab dengan hal berbeda sehingga sama dengan tidak mempertimbangkan dalil Terdakwa tentang Judex Facti (Pengadilan Negeri) memutus tidak berdasarkan dakwaan;

IV. Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hokum dalam pertimbangan menjatuhkan penambahan pidana; Bahwa alasan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) adalah perbuatan Terdakwa mengakibatkan ketidakharmonisan sesama umat Islam, meresahkan masyarakat, khususnya umat Islam, Kecamatan Ombern dan Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, dan hal-hal tersebut menyebabkan, terjadinya pembakaran rumah-rumah secara massal;

Bahwa “Pembakaran rumah-rumah secara massal” dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak jelas waktu yang dimaksudkan. Oleh karena itu, berdasarkan kejadian terdapat 2 (dua) kali pembakaran rumah-rumah terkait perkara ini yaitu pada tanggal 30 Desember 2011 dan 26 Agustus 2012; Pada tanggal 30 Desember ada 3 (tiga) rumah yang terbakar yaitu rumah Terdakwa, adik Terdakwa Ummu Hani dan rumah kakak Terdakwa Ustad Iklil. Kalau ini yang dimaksud maka Terdakwa bersalah dan dihukum 4 (empat) tahun karena menyebabkan rumahnya dan rumah saudaranya terbakar. Dengan kata lain Terdakwa dihukum 4 (empat) tahun karena rumahnya terbakar. Sungguh logika yang menyimpang dari teori kausalitas pidana dan rasionalitas serta akal sehat;

Pada tanggal 26 Agustus 2012 terjadi lagi pembakaran puluhan rumah. Dan ini kiranya lebih tepat yang dimaksud oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dengan “Pembakaran rumah secara massal”. Bahwa apabila peristiwa ini yang dijadikan dasar untuk penambahan hukuman Terdakwa, maka Judex Facti (Pengadilan Tinggi) benar-benar telah salah dalam penerapan hukum sebagai berikut:

a). Peristiwa tersebut bukan bagian dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan karenanya juga tidak terdapat dalam tuntutan. Bahwa KUHAP menyebutkan hakim memutus berdasarkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Karenanya peristiwa pembakaran ini di luar dari yang didakwakan;

b). Bahwa dalam sistem peradilan pidana, dakwaan harus jelas, cermat dan hal tersebut berarti pula dakwaan itu tertentu tidak bisa melebar di luar dari tempus dan locus delicti yang disangkakan dan didakwakan. Karenanya, pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang memasukkan peristiwa tanggal 26 Agustus setelah dakwaan di buat bahkan setelah putusan tingkat pertama, benar-benar menyalahi hokum karena memasukkan peristiwa di luar tempus dan locus delicti dakwaan terhadap Terdakwa;

Bahwa konstruksi hukum Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan ini lagi-lagi menyalahi teori kausalitas dalam hukum pidana dan bahkan juga menyalahi rasionalitas dan logika umum karena korban justru dijadikan pelaku. Pelaku sesungguhnya adalah pembakar dan pembunuh pada peristiwa 26 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan mengenai alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa yaitu:

Bahwa di Musholla, di Masjid Banyuarrum Kabupaten Sampang maupun di rumahnya sendiri Terdakwa telah menyampaikan agama-agama yang berbeda yaitu:

1. Rukun Iman ada 5 (lima) yaitu: Tawhidullah/Ma’rifatullah, Annubuwwah (Kenabian), Al-Immammah (Keimamahan), Al Adli (KeadilanTuhan), Al Ma’aad (Hari Pembalasan) dan Rukun Islam ada 8 (delapan) yaitu: As Sholat, As Shoum (Puasa), Az Zakat, Al Khumus, Al Hajj, Amar Ma’ruf Nahi Munkar Jihad dan Al-Wilayah;

2. Al Quran yang ada sekarang tidak asli;

Bahwa Fatwa MUI Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 dan Surat Pernyataan PCNU Kabupaten Sampang No. 255/EC/A.2/L-36/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 menyatakan bahwa ajaran yang disebarkan Terdakwa tersebut di atas adalah sesat dan menyesatkan serta sebagai tindakan penodaan agama yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;

Faktanya bahwa ajaran yang disiarkan Terdakwa tersebut menimbulkan ketidakharmonisan sesama umat Islam, meresahkan masyarakat dan menimbulkan pembakaran rumah secara massal;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 156 huruf a KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: TAJUL MULUK alias H. ALI MURTADHA tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2013 oleh Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :
t.t.d./

t.t.d./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H.,



D.E.A.


t.t.d./


Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.


Panitera Pengganti :
t.t.d./
M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

[http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/4a888fc06057b00265e6700593b395bf/pdf]